Sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebagai lembaga yang berwenang memutuskan Rektor UMSU, hingga kini belum menetapkan Rektor UMSU yang definitif dan memiliki legalitas hukum pasca pemilihan rektor 2 Agustus lalu.
Kebingungan para mahasiswa UMSU ini, merupakan salah satu butir kesimpulan diskusi yang dilakukan badan organisasi mahasiswa UMSU pada saat Ramadhan di Kampus UMSU Jalan Mukhtar Basri Medan baru-baru ini.
Diskusi ini dihadiri Gubernur BEM FISIP Sahran Syahputra, Gubernur BEM Fakultas Agama Islam Julfikar Harahap, utusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) se-UMSU, Wakil Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UMSU Jati Irfansyah Siregar dan Ketua Fraksi Barmas Fachruddin Syah Simanungkalit, Ketua Partai-partai mahasiswa UMSU seperti Barmas Zuliandi Simatupang, PKS Tan Gozali dan Partai POM Muchlis dan beberapa elemen mahasiswa lainnya.
“Karena UMSU saat ini tidak punya rektor, tidak ada seorang pun yang berhak mengatasnamakan sebagai Rektor UMSU sebelum keluarnya putusan dari PP Muhammadiyah,” tegas Sahransyahputra kepada MedanBisnis.
Sahran melanjutkan, hingga saat ini PP Muhammadiyah belum mengeluarkan status Pejabat Sementara (PjS) kepada Bahdin sebagai Rektor UMSU. Menurutnya, status Rektor UMSU baru akan dijelaskan setelah audit yang dilakukan PP Muhammadiyah selesai dilakukan.
“Hal itu sesuai dengan amanat yang kami dengar ketika kami berdelegasi ke PP Muhammadiyah di Jakarta sebelum Ramadhan lalu,” katanya. Sementara itu, Facruddin menambahkan, sesuai PP No 60/1999, seharusnya Dirjen Dikti melalui Kopertis Wilayah I bertindak tegas atas hal ini.
Ancaman SkorsingDalam diskusi itu, para mahasiswa juga tidak takut dengan adanya ancaman skorsing bila Bahdin kemudian duduk lagi sebagai Rektor UMSU. “Kan belum tentu Pak Bahdin yang diangkat sebagai rektor. Lagi pula kami tidak pernah takut walau dipecat sekalipun. Ini risiko perjuangan,” kata Julfikar Harahap, Gubernur BEM FAI UMSU yang kemudian diiyakan teman-temannya yang lain.
Menurut Julfikar, orangtua beberapa teman mereka sudah dikirimi surat sakti soal aktivitas mereka di kampus selama ini. “Intinya orangtua kami disuruh tanda tangan surat yang melarang kami berlaku kritis,” tegasnya.
Selain surat sakti itu, mahasiswa juga mengetahui ancaman pemecatan melalui statement Bahdin di media massa Medan soal aksi mereka. “Dari orang dalam rektorat kami diberi tahu soal ancaman skorsing itu,” kata Julfikar.
Dari diskusi itu juga diketahui banyak kasus-kasus UMSU yang sedang dibahas oleh mahasiswa. Di antaranya soal tim audit dari PP Muhammadiyah yang kabarnya sudah menemukan penyelewengan keuangan di UMSU. Isu yang berkembang menyebutkan, tahap selanjutnya adalah audit terhadap pejabat UMSU..2007
Posted in 
